-->

Kumpulan Tutorial Mikrotik Indonesia

Belajar Mikrotik berupa Tutorial mikrotik, Setting Mikrotik Hotspot, Download Winbox Mikrotik ada disini Tutorial Mikrotik Indonesia blog

Tuesday, February 23, 2021

PENGARUSUTAMAAN GENDER A. Pendahuluan gender mangandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat dimana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikenal dengan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dimana beban berat yang dianggap di selalu pada perempuan, yang dimana belum tercapai dan terwujudnya kesetaraan serta keadilan seperti contoh belum berimbangnya peran maupun tanggung jawab yang diberikan atau diberlakukan di Negara Indonesia ini khususnya. Akan tetapi, dari semua pengertian serta penjabaran diatas, masih banyak sekali antara laki-laki dan perempuan yang malah memanfaatkan tentang hal gender untuk keperluan atau kepentingan tersendiri atau pribadi, seperti halnya pada hal pekerjaan dan tanggung jawab, contoh masih banyak sekali para laki-laki yang memanfaatkan perempuan dalam urusan rumah tangga seperti perempuanlah yang harus mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, bersih-bersih rumah, dan mengurus anak, karena berfikir perempuan adalah yang mengurus dan mengontrol semua kegiatan yang ada di rumah, laki-laki masih banyak yang menghiraukan hal itu mengenai peran suami dalam membantu pekerjaan istri di dalam rumah tangga, laki-laki hanya berfikir bahwa tugasnya hanyalah mencari nafkah. Begitupun sebaliknya masih banyak sekali perempuan yang memanfaatkan laki-laki dengan alasan gender, bahwa laki-laki adalah seseorang yang diciptakan kuat dan bertanggung jawab atas semua bekerjaan berat yang mana sebenarnya pekerjaan itu sebenarnya mampu dan wajar dikerjakan oleh perempuan, contoh dalam hal pekerjaan seperti yang kita ketahui bahwa mata pencarian di Indonesia itu banyak sekali, salah satunya adalah berdagang, masih ada di Indonesia ini yang suami istri yang penghasilannya adalah dari berdagang, dimana suami yang berdagang dan yang istri (perempuan) tidak mau membantunya, padahal hal itu bisa, mampu, serta wajar jika seorang perempuan itu membantunya dan itu untuk kepentingan rumah tangga juga, karena istri berfikir bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mencari nafkah adalah suami. B. PEMBAHASAN Pengarusutamaan adalah strategi untuk mengintergrasikan sebuah kepentingan dalam progam atau aktivitas. Istilah gender mangandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat dimana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikenal dengan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Istilah gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller (1968). Secara etimologi (bahasa), kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, “gender berarti “jenis kelamin”. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan poko pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untukberkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Nugroho (2008:60) kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan poltik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hamkamnas) serta kesamaan dalam menimati hasil pembangunan. Gender merupakan konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang kehidupan. Gender sangatlah beda dengan seks, gender adalah mengacu pada perbedaan budaya dan sosial, sedangkan seksmengacu pada biologis antara laki-laki dan perempuan. Progam pembangunan secara normatif seringkali dideklarasikan sebagai upaya melakukan perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi masyarakat umum. Pembangunan di pahami netral, dalam pengertian tidak memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Pandangan ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya pembangunan memberikan dampak yang berbeda, sesuai dengan tingkat seseorang atau kelompok yang mengakses hasil-hasil pembangunan. Dalam pengertian ini, pembangunan bersifat tidak netral atau mempresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi tertentu. Sejalan dengan pengertian di atas, pembangunan dalam perspektif gender juga tidak bersifat netral. Progam pembangunan yang sedemikian rupa didesain untuk mengakomodasi kepentingan publik, ternyata dalam praktiknya memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pada titik tertentu, pembangunan yang sudah dianggap ideal mengakodomodasi kepentingan umum dan memenuhi hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) justru semakin membuat kelompok perempuan terpuruk. Hal penting yang menyebabkan perbedaan penerimaan dampak pembangunan ini adalah tingkat kapasitas mengakses antara laki-laki dan perempuan berbeda. Relasi sosial ekonomi sampai saat ini harus diakui masih menempatkan perempuan pada posisi yang cenderung tertinggal. Oleh karena itu pada saat pembangunan yang memposisikan masyarakat secara sama diluncurkan, maka muncul ironi dalam bentukdominasi. Perspektif netralitas ini memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia terlihat mulai berkembang pascar reformasi, di masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Inpres ini memastikan seluruh proses pembangunan nasional dari hulu hingga hilir harus mempertimbangkan kesetaraan gender. Pelaksanaan Inpres ini kemudian diperkokoh dengan pembentukan Menteri Negara yang khusus menganalisis dan mengontrol pengarusutamaan gender (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan). Fungsi analisis dan pengontrol inilah sesungguhnya pemahaman pengarusutamaam (mainstreaming) gender yang dikontekstualisasikan. Persoalan kemudian yang muncul adalah adaptasi institusional yang dilakukan daerah terhadap institusi nasional pengawal pengarusutamaan gender. Beberapa daerah memformulasikan dengan membentuk institusi baru yang fokus mengakomodasi progam kegiatan, yang dianggap mempresentasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan. PKK membatasi diri hanya melaksanakan progam yang selama ini dianggap mempresentasiikan kegiatan perempuan seperti pelatihan memasak, rias kecantikan, dan lain sebagainya. Pengarusutamaan gender dipahami secara alternatif dengan kebijakan-kebijakan ke”perempuan”an. Sebagai mainstream, gender tidak dipahami dalam perspektif yang merangkaikan setiap proses pembangunan masyarakat yang melampaui batas-batas eksklusivitas institusi sektoral. Implikasinya, gender menjelma menjadi ruang tersendiri yang diferensiatif dengan urusan sektor-sektor lain. Penerjemahan model ini menunjukkan bahwa pemahaman gender masih ambigu dan mengakibatkan penerjemahan yang kurang relevan pada tingkat operasional kebijakan-kebijakan publik. Dua hal penting yang menjadi formula bagi gender mainstreaming adalah; pertama, progam dan kegiatan pembangunan tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sebagai konstruksi sosial, perspektif gender tidak membedakan secara dikotomi progam speseifik laki-laki atau perempuan. Progam kegiatan didesain dengan memungkinkan antara laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama-sama representatif dan adil untuk beradaptasi, berkontribusi dan memperoleh manfaat. Ruang yang representatif dan adil menjadi hal penting pada setiap penyelenggaraan progam dan kegiatan untuk menjamin aksesbilitas semua stakeholders pembangunan. Kedua. Progam kegiatan yang diproyeksikan sebagai afirmasi gender mainstreaming tidak diorientasikan untuk memperoleh hasil secaea kalkulatf, melainkan sebagai sasaran atau media bagi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Progam kegiatan afirmatif difungsikan untuk mendukung proses tercapainya keseimbangan kapasitas gender antara laki-laki dan perempuan atas suatu penyelenggaraan pembangunan. Progam keluarga berencana (KB), misalnya tidak diproyeksikan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam mengendalikan kelahiran, tetapi menjadi sarana bagi kaum perempuan untuk mempunyai posisi tawar yang berimbang dalam merencanakan kesejahteraan keluarga. Dengan kerangka di atas, konsepsi institusi pengawal yang diafarmasikan berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 berbeda dengan institusi yang terformulasikan sebagai eksekutor pelaksana progam ke-perempuan-an. Institusi pengawal mengasumsikan terjangkaunya seluruh proses pembangunan lintas sektoral, sedang institusi pelaksana progam menjadi sektor spesial yang belum tentu berperspektif gender. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam bidang pendidikan, atau pada kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal, maupun non formal. Hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-lak, serta pemerintah telah memberikan hak kebebsan yang sama terhadap warganya. Dunia pendidikan merupakan institusi formal yang strategis untuk menumbuhk kembangkan pengarusutamaan gender di kalangan peserta didik sejak dini. Keberhasilan lainnya adalah meningkatkan konstribusi perempuan dalam sektor non-pertanian, dan meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik dan lembaga legislatif. Namun demikian, beberapa masalah masih dihadapi di masa mendatang, seperti : rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan; banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota. Implementasi pengarusutamaan gender dalam beberapa bentuk antara lain adalah pemberian kesempatan yang luas bagi anggota civitas akademika untuk bersaing meraih posisi penting di lingkungan kelembagaan yang dipimpinnya. Indonesia memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Inspres ini menyatakan bahwa : “...seluruh kantorKementrian, Lembaga pemerintah Non-kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk menerapkan PUG”. Isi instruksi tersebut adalah : a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan progam pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsi serta kewenangan masing-masing. b. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. c. Memteri Pemberdayaan gender : 1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengaarusutamaan gender 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. C. PENUTUP Pengarusutamaan adalah strategi untuk mengintergrasikan sebuah kepentingan dalam progam atau aktivitas. Istilah gender mangandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat dimana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikenal dengan peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Indonesia memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Inspres ini menyatakan bahwa : “...seluruh kantorKementrian, Lembaga pemerintah Non-kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk menerapkan PUG”. Isi instruksi tersebut adalah : d. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan progam pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsi serta kewenangan masing-masing. e. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. f. Memteri Pemberdayaan gender : 3. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengaarusutamaan gender 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden

0 Komentar

Post a Comment

Silakan anda berikan kritik, saran, masukan atau pertanyaan seputar Mikrotik pada kolom Komentar di bawah ini :

Back To Top